Medan , Sumatera Utara, Jum”at,20 Novemner 2026 – corongrakyar.my.id
DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara mendesak pemerintah mengusut aktivitas Sibayak Mountain Enduro yang berlangsung di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, pada 15 November 2026. Kegiatan kendaraan motor trail tersebut berlangsung ketika jalur pendakian masih ditutup untuk kepentingan pemulihan ekosistem.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPD IMM Sumut, Muhammad Nurhidayat , menilai peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan dan tata kelola kawasan konservasi. Terlebih, penutupan jalur pendakian telah diperpanjang hingga 5 Desember 2026 melalui Surat Edaran UPTD Tahura Bukit Barisan Nomor 100.3.4/106/UPTD.TAHURA.BB/XI/2026.
“Publik berhak mempertanyakan konsistensi kebijakan ini. Pendakian ditutup dengan alasan pemulihan ekosistem, tetapi pada periode yang sama berlangsung aktivitas kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kegiatan itu bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Dayat, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, aktivitas kendaraan offroad di kawasan hutan pegunungan bukan sekadar persoalan penggunaan jalur. Tekanan roda kendaraan, penggerusan permukaan tanah, kerusakan vegetasi, dan perubahan aliran limpasan air berpotensi memperbesar erosi serta mengganggu fungsi ekologis kawasan.
Persoalan ini semakin penting mengingat intensitas hujan ekstrem sebelumnya disebut menjadi salah satu alasan keterlambatan pekerjaan penataan jalur pendakian. Artinya, kondisi tanah dan stabilitas lingkungan semestinya menjadi pertimbangan utama dalam setiap aktivitas di kawasan tersebut.
Dayat juga menyoroti klarifikasi UPTD Tahura Bukit Barisan yang menyatakan kegiatan motor trail tidak dikoordinasikan dengan pihak pengelola. Menurutnya, keterangan tersebut justru harus diikuti pemeriksaan mengenai akses kendaraan, penyelenggara, dasar persetujuan, serta mekanisme pengawasan kawasan.
“Jika pengelola menyatakan tidak mengetahui kegiatan tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengawasan kawasan dijalankan. Jangan sampai kawasan konservasi kehilangan kendali atas aktivitas yang berlangsung di dalam wilayah pengelolaannya,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan ini harus dilihat dalam kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup dan konservasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 memperkuat tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta tanggung jawab perlindungan fungsi lingkungan hidup.
“Status wisata alam tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan fungsi konservasi. Setiap aktivitas harus sesuai dengan peruntukan kawasan, daya dukung lingkungan, dan ketentuan perizinan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban,” tegasnya.
IMM Sumut mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara bersama UPTD Tahura Bukit Barisan melakukan investigasi lapangan, membuka informasi mengenai penyelenggara dan dasar pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi dampak ekologis, serta menghentikan aktivitas kendaraan bermotor non-esensial di area pemulihan sampai ada kepastian kesesuaiannya dengan fungsi kawasan.
IMM juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap penggunaan alat berat di kawasan Sibayak, termasuk membuka dokumen perencanaan, batas pekerjaan, metode pelaksanaan, dan langkah mitigasi lingkungan.
“Pariwisata harus tumbuh tanpa mengorbankan ekosistem. Kita tidak sedang menolak olahraga maupun pengembangan wisata, tetapi menuntut agar seluruh aktivitas tunduk pada prinsip keberlanjutan. Gunung Sibayak bukan sirkuit. Ia adalah warisan ekologis yang wajib dilindungi,” tutup Dayat.
Willyam Pasaribu
