Medan – Sumatera Utara, Senun,16 November 2026 – corongrakyat.my.id
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A., meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang memiliki potensi tambahan pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Menurutnya, potensi tersebut harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Usman Jakfar menyampaikan bahwa Sumatera Utara memiliki kebutuhan pembangunan yang masih cukup besar. Mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, setiap potensi penerimaan daerah harus diidentifikasi dan dioptimalkan secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai kita berbicara tentang keterbatasan anggaran, sementara masih ada potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan. Potensi sekitar Rp200 miliar ini harus dikaji secara serius dan diperjuangkan agar menjadi tambahan kekuatan fiskal Sumatera Utara,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara memandang bahwa pengelolaan pendapatan daerah tidak boleh berhenti pada pencapaian target angka dalam APBD. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pendapatan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Baginya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari meningkatnya PAD, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan.
Dalam kaitan tersebut, Usman Jakfar mendorong agar hasil Rapat Dengar Pendapat bersama PT Pertamina Patra Niaga ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis dan koordinasi lintas pihak. Validasi data, penghitungan potensi, serta mekanisme pemungutan harus dilakukan secara cermat agar hak penerimaan daerah dapat dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebagai Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara, ia juga menekankan pentingnya memasukkan potensi penerimaan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kita ingin setiap potensi yang dimiliki Sumatera Utara benar-benar diperhitungkan. Jangan hanya menyusun anggaran berdasarkan kebiasaan tahun sebelumnya, tetapi harus berani menggali sumber-sumber pendapatan yang sah dan memiliki peluang untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap tambahan penerimaan daerah dapat diarahkan untuk program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Usman Jakfar menambahkan, semangat memperjuangkan peningkatan PAD harus selalu disertai prinsip keadilan dan transparansi. Masyarakat yang telah berkontribusi melalui aktivitas ekonomi dan kewajiban perpajakan berhak mendapatkan pelayanan serta pembangunan yang semakin baik.
“Pesan kami jelas, jangan biarkan potensi pendapatan daerah terabaikan. Setiap sumber penerimaan yang menjadi hak Sumatera Utara harus diperjuangkan, dikelola secara amanah, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. APBD harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan rakyat, bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan,” tutupnya.
Rddaksi
