MANDAILING NATAL,corongrakyat.my.id – Minggu,5 Juli 2026.
Polemik kepemilikan lahan yang diklaim oleh KUD Maju Bersama di Desa Pasar VI Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, kembali mencuat sejak Kamis, 25 Juni 2026. Pada hari yang sama, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasar VI Natal menyampaikan sikap dan mempertanyakan dasar hukum serta legalitas penguasaan lahan yang selama ini diklaim oleh koperasi tersebut.
Ketua BPD Desa Pasar VI Natal, Aspin, SH, dalam keterangannya yang disampaikan pada Kamis (25/6/2026), menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah desa menilai belum terdapat penjelasan yang memadai mengenai dasar kepemilikan lahan yang diklaim KUD Maju Bersama.
“Pertanyaannya sederhana, apa dasar hukumnya dan bagaimana regulasinya sehingga KUD Maju Bersama menguasai lahan tersebut? Jika memang memiliki dasar hukum yang sah, tentu harus dapat dibuktikan secara terbuka,” tegas Aspin.
Konflik Agraria Dinilai Berdampak kepada Masyarakat.
Menurut Aspin, persoalan tersebut telah berkembang menjadi konflik agraria yang berdampak langsung kepada masyarakat. Bahkan, konflik itu telah berujung pada laporan dugaan pencurian buah sawit terhadap sejumlah warga Desa Pasar VI Natal yang dilaporkan oleh pihak koperasi.
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal seharusnya tidak hanya hadir ketika persoalan telah membesar, tetapi berperan aktif sejak awal dalam penyelesaian konflik.
“Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal jangan hadir seperti pemadam kebakaran yang datang setelah api membesar. Konflik seperti ini semestinya diselesaikan sejak awal melalui mekanisme penyelesaian konflik agraria sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pemda memiliki peran melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA),” ujarnya.
Minta Penjelasan Kerja Sama dengan PT PN IV
Selain mempertanyakan legalitas KUD Maju Bersama, Aspin juga meminta penjelasan dari PT PN IV Kebun Timur Mandailing Natal yang disebut sebagai perusahaan pendamping atau “bapak angkat” koperasi melalui pola profit sharing.
“Kalau memang ada kerja sama profit sharing antara PT PN IV dengan KUD Maju Bersama, apa dasar hukumnya dan bagaimana regulasinya? Semua itu harus dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi,” katanya.
Aspin juga menyampaikan adanya dugaan bahwa PT PN IV Kebun Timur Mandailing Natal hanya memiliki izin prinsip dan izin lokasi yang memiliki masa berlaku tertentu. Karena itu, menurutnya seluruh dokumen perizinan maupun legalitas yang berkaitan dengan penguasaan lahan perlu dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Ia kembali menegaskan bahwa apabila KUD Maju Bersama memang memiliki hak atas lahan tersebut, maka seluruh dasar hukum, dokumen kepemilikan, serta regulasi yang menjadi landasan penguasaan lahan harus dapat dibuktikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belum Ada Tanggapan Resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak KUD Maju Bersama maupun PT PN IV Kebun Timur Mandailing Natal terkait pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan Ketua BPD Desa Pasar VI Natal tersebut.
Sementara itu, pendamping hukum masyarakat, Daulat Raja NST, SH, bersama Aspin, SH, menyatakan akan mengusut dan menelusuri legalitas lahan yang menjadi objek sengketa antara masyarakat dan KUD Maju Bersama. Mereka meminta seluruh pihak yang berkaitan membuka dokumen serta dasar hukum penguasaan lahan secara transparan agar persoalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(MO)
About the Author
