Wakapolres Labuhanbatu Selatan KOMPOL Moch Guntur Priyantoko S.H, M.H. menghadiri pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa bakti 2026-2030 yang berlangsung di Aula Lantai II Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK) Kotapinang, Jalan Lintas Sumatera Kotapinang-Riau, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (9/6/2026).

Pelantikan tersebut juga dihadiri Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang, S.H. Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, S.H. Sekdakab M. Reza Pahlevi Nasution S.S.T.P, M.AP. Kajari Labuhanbatu Selatan Alexander Zaldi, S.H, M.H. Danramil 11/Kotapinang MAYOR Inf. Hendra Gunawan, unsur pimpinan DPRD Labuhanbatu Selatan, Ketua Umum KONI Sumatera Utara KOLONEL (Purn.) H. Manunggal Siregar, Ketua MUI Labuhanbatu Selatan H. Makmur Ismail Harahap, S.Ag. pimpinan OPD, pengurus cabang olahraga, atlet, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pelantikan tersebut, H. Rahmat Hidayat Ritonga resmi dilantik sebagai Ketua KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2026-2030, didampingi Putra Efendi Tanjung sebagai Sekretaris dan Deni Syafrizal Daulay sebagai Bendahara bersama jajaran pengurus lainnya.

Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang dalam sambutannya menegaskan bahwa olahraga merupakan salah satu sarana penting dalam membangun karakter generasi muda sekaligus mengharumkan nama daerah. Ia berharap kepengurusan KONI yang baru mampu menghadirkan pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan sehingga prestasi olahraga Labuhanbatu Selatan dapat terus meningkat di tingkat provinsi maupun nasional.

“Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan siap mendukung program-program KONI yang bertujuan mencetak atlet berprestasi. Kita ingin melihat semakin banyak putra-putri daerah yang mampu membawa nama baik Labuhanbatu Selatan di berbagai ajang olahraga,” ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua KONI Labuhanbatu Selatan H. Rahmat Hidayat Ritonga menyampaikan komitmennya untuk menjadikan KONI sebagai rumah besar bagi seluruh insan olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ia mengajak seluruh cabang olahraga, pelatih, atlet, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk bersinergi membangun prestasi olahraga yang lebih baik.

Menurutnya, keberhasilan olahraga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet semata, tetapi juga oleh kekompakan seluruh pihak dalam memberikan dukungan pembinaan, fasilitas, serta kesempatan berkompetisi yang memadai.

“Kami akan bekerja maksimal untuk melakukan pembinaan atlet secara berjenjang dan berkesinambungan. Prestasi olahraga adalah kebanggaan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang harus kita raih bersama,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolres Labuhanbatu Selatan KOMPOL Moch Guntur Priyantoko menyampaikan dukungan dan apresiasi Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K. terhadap kepengurusan KONI yang baru dilantik.

Melalui Wakapolres, Kapolres Labusel menyampaikan harapan agar KONI dapat menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi sekaligus menjadi wadah pembinaan generasi muda yang positif. Menurutnya, olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk disiplin, sportivitas, serta menjauhkan generasi muda dari berbagai pengaruh negatif.

“Polres Labuhanbatu Selatan siap mendukung kegiatan olahraga yang bertujuan membangun karakter generasi muda dan meningkatkan prestasi daerah. Semoga kepengurusan KONI yang baru dapat membawa semangat baru serta melahirkan atlet-atlet yang membanggakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” ujar KOMPOL Guntur.

Pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran para atlet, pengurus cabang olahraga, serta unsur Forkopimda menjadi simbol kuatnya dukungan terhadap kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk lima tahun ke depan. (Irpan Has)

Jika dinalisis dari cara kerja kelompok penuduh yang lebih memilih melakukan aksi agitasi di ruang publik ketimbang menyerahkan bukti ke penyidik, indikasi adanya sentimen pribadi menjadi sangat dominan. Kasus hukum, khususnya narkotika, tidak bisa diselesaikan dengan perdebatan opini atau desakan sekelompok orang, melainkan harus berbasis pada fakta hukum formal (pro justitia).

“Dalam hukum acara pidana, kita mengenal alat bukti yang sah. Teriakan sekelompok orang di jalan atau di media sosial bukan alat bukti. Ketika mereka memaksakan tuduhan transaksi narkoba tanpa menyerahkan bukti fisik ke aparat, kita layak mempertanyakan, jangan-jangan ini hanya masalah sentimen pribadi yang dibawa-bawa ke ranah publik,” kata seorang akademisi hukum universitas terkemuka.

Sentimen pribadi ini disinyalir berakar dari hubungan masa lalu atau konflik horizontal yang terjadi di luar lingkungan Lapas sebelum narapidana tersebut masuk sel. Kelompok penuduh tampaknya memanfaatkan status hukum narapidana saat ini sebagai momen paling rapuh untuk melakukan serangan balik guna menuntaskan dendam atau sentimen lama mereka.

Namun, hukum di Indonesia tidak bekerja berdasarkan sentimen atau dendam pribadi. Setiap tuduhan harus dibuktikan dengan asas yang jelas dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Upaya kelompok penuduh untuk memaksakan narasi hoaks ini justru berpotensi membalikkan keadaan hukum, di mana mereka sendiri yang bisa terjerat pasal fitnah dan pencemaran nama baik.

Masyarakat kini diajak untuk melihat kasus ini secara lebih objektif dan rasional. Membedah motif di balik sebuah isu sangat penting agar publik tidak mudah dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk melancarkan sentimen pribadi mereka dengan kedok gerakan moral atau penegakan hukum.

Labusel.corongrakyat.my.id.

Dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Polres Labuhanbatu Selatan melaksanakan pemotongan hewan kurban di halaman Mako Polres Labuhanbatu Selatan, Rabu (27/5/2026).Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring M., S.I.K. didampingi Wakapolres KOMPOL Moch. Guntur Priyantoko S.H., M.H. para Pejabat Utama, personel Polres Labuhanbatu Selatan, tokoh agama serta masyarakat yang turut membantu proses penyembelihan hewan kurban.

Sebanyak 8 ekor lembu kurban dari Kapolda Sumatera Utara dan Polres Labuhanbatu Selatan disalurkan pada momentum Idul Adha tahun ini. Enam ekor lembu disembelih di Mako Polres Labuhanbatu Selatan, satu ekor diserahkan ke Masjid Jamik Kotapinang, dan satu ekor bantuan Kapolda Sumut IRJEN Pol Whisnu Hermawan Februanto S.I.K., M.H. disalurkan ke Yayasan Pondok Pesantren Al Firdaus Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya Sembiring mengatakan bahwa ibadah kurban bukan hanya sekadar ritual keagamaan, namun juga bentuk kepedulian sosial dan penguatan hubungan antara Polri dengan masyarakat.“Momentum Idul Adha ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama.

Kami berharap daging kurban yang dibagikan dapat membawa manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya warga sekitar dan anak-anak yatim,” ujar AKBP Aditya.Ia juga menegaskan bahwa Polres Labuhanbatu Selatan akan terus hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.“Kami ingin keberadaan Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Semoga kebersamaan seperti ini semakin mempererat hubungan silaturahmi antara Polres Labuhanbatu Selatan dan masyarakat,” tambahnya.

Usai proses penyembelihan, daging kurban kemudian dibagikan kepada personel Polres Labuhanbatu Selatan, masyarakat sekitar Mapolres, serta anak-anak yatim dengan suasana tertib dan penuh kekeluargaan.Salah seorang warga penerima daging kurban mengaku bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian Polres Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat.“Kami sangat berterima kasih kepada bapak Kapolres dan seluruh jajaran Polres Labuhanbatu Selatan.

Bantuan daging kurban ini sangat berarti bagi kami dan masyarakat kecil. Semoga Polres Labuhanbatu Selatan semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ucapnya.Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar dan kondusif.

Polres Labuhanbatu Selatan yang Presisi siap mengamankan agenda Kamtibmas dengan terus berbuat baik, kerja cepat, cerdas dan tuntas serta ikhlas.(Iroan Has)

LABUSEL, corongrakyat.my.id – Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 H/2026 M, Polres Labuhanbatu Selatan menyerahkan hewan kurban bantuan dari Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat, Selasa (26/5/2026).

Hewan kurban milik Kapolda Sumatera Utara diserahkan kepada Pondok Pesantren Al Firdaus Cikampak yang berada di Dusun Cinta Makmur, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba. Penyerahan dilakukan oleh Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K. yang diserahkan melalui Kepala Yayasan PP Al Firdaus Cikampak, Kiyai Saipul Amri.

Sementara itu, hewan kurban dari Kapolres Labuhanbatu Selatan diserahkan kepada Masjid Jami’ Kotapinang yang berada di lingkungan Kampung Bedagai, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penyerahan dilakukan oleh Wakapolres KOMPOL Moch Guntur Pryantoko, S.H,M.H. dan diterima langsung oleh pengurus BKM Masjid Jami’ Kotapinang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Torgamba AKP Sunipan Gurusinga S.H. Kapolsek Kotapinang AKP Maruli Tua Siregar S.H. para Pejabat Utama serta personel Polres Labuhanbatu Selatan.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K. menyampaikan bahwa penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan warga.

“Momentum Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, yang pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Kami berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberi manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat serta mempererat hubungan harmonis antara Polri dengan masyarakat,” ujar Kapolres.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Labuhanbatu Selatan untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Bila menemukan gangguan keamanan maupun membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi Call Center 110 Polres Labuhanbatu Selatan yang siap melayani selama 24 jam,” tambahnya.

Kepala Yayasan PP Al Firdaus Cikampak, Kiyai Saipul Amri, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Kapolda Sumatera Utara dan Polres Labuhanbatu Selatan kepada pesantren yang dipimpinnya.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan hewan kurban ini. Semoga menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi seluruh jajaran kepolisian, khususnya Polres Labuhanbatu Selatan,” ucapnya.

Ucapan serupa juga disampaikan oleh pihak BKM Masjid Jami’ Kotapinang. Mereka mengapresiasi kepedulian Kapolres Labuhanbatu Selatan yang dinilai selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam momentum keagamaan.

“Kami merasa bangga dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga hubungan baik antara masyarakat dan kepolisian terus terjalin dengan harmonis,” ujar perwakilan BKM Masjid Jami’ Kotapinang.

(Irpan Has)

Mandailing Natal 27/05/2026

Corongrakyatat.my.id
Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Desa Widodaren berlangsung khidmat, aman, dan penuh kebersamaan.

Pelaksanaan Sholat Idul Adha yang digelar di Mesjid At Taqwa berjalan dengan baik dan kondusif.
Sholat Idul Adha dipimpin oleh imam Zubeir Matondang, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ahmad Syarif. Masyarakat tampak antusias mengikuti rangkaian ibadah sejak pagi hari.

Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan qurban yang dipusatkan di tanah lapang atau alun-alun Sinunukan Desa Widodaren. Pada Hari Raya Qurban tahun ini, panitia melaksanakan pemotongan sebanyak 20 ekor hewan qurban.

Ketua Panitia Qurban, Sunoto yang akrab dikenal dengan nama Sunoto Widodaren, bersama Kepala Desa Widodaren, Candra, saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa jumlah hewan qurban tahun ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk tahun ini memang sedikit berkurang dibanding tahun lalu, namun jumlah daging qurban yang akan dibagikan diperkirakan tetap cukup baik dan banyak bagi masyarakat penerima,” ujar Sunoto.
Pelaksanaan qurban tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Selain menjadi bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah SWT, kegiatan qurban juga menjadi momen mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antarwarga Desa Widodaren.

Panitia berharap pembagian daging qurban dapat membantu masyarakat dan membawa keberkahan bagi seluruh warga di Hari Raya Idul Adha tahun ini (MO)

MEDAN LABUHANDELI, corongrakyat.my.id – Agenda besar merajut kembali tali persaudaraan lintas generasi dalam tajuk Reuni Akbar Alumni Yahdi dipastikan mengalami perubahan jadwal. Acara yang mengusung tema besar “Silaturahmi Tanpa Batas” ini awalnya direncanakan berlangsung pada 12 Juli 2026. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan strategis, panitia pelaksana resmi memajukan agenda tersebut satu pekan lebih awal.

Berdasarkan keputusan terbaru dari pihak panitia, perhelatan akbar ini akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal: Minggu, 05 Juli 2026

Lokasi: Gedung Sekolah YAHDI

Alamat: Jalan Anggrek, Kampung Bambu, Pasar 4, Helvetia, Medan

Penyesuaian dengan Kalender Pendidikan Kemendikbud

Ketua panitia menyampaikan bahwa langkah memajukan jadwal ini diambil bukan tanpa alasan. Penyesuaian ini bertumpu pada keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait jadwal masuk serta tahun ajaran baru bagi siswa dan siswi sekolah.

Jika acara tetap dipaksakan pada tanggal semula, dikhawatirkan intensitas kesibukan di lingkungan sekolah akan sangat tinggi, mengingat pihak sekolah harus mempersiapkan penyambutan peserta didik baru.

“Kami memajukan jadwal ini agar lebih maklum dan dipahami oleh seluruh alumni. Langkah ini sangat penting agar agenda reuni tidak berbenturan dengan kesibukan para Guru YAHDI yang akan mendampingi siswa baru,” ujar perwakilan panitia dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2026).

Komitmen Silaturahmi Tanpa Batas

Sesuai dengan tema “Silaturahmi Tanpa Batas”, acara ini dirancang untuk menyatukan kembali seluruh lulusan Yayasan Pendidikan Yahdi tanpa memandang sekat tahun kelulusan. Mulai dari angkatan tua hingga lulusan paling muda diharapkan dapat hadir guna membangun jejaring komunikasi yang kuat serta memberikan kontribusi positif bagi almamater.

Panitia pelaksana mengimbau kepada seluruh alumni untuk segera melakukan konsolidasi internal angkatan masing-masing mengingat batas waktu pengumpulan dana partisipasi yang semakin dekat.

Informasi Pendaftaran dan Pengumpulan Dana

Untuk memastikan operasional dan akomodasi acara berjalan lancar, panitia menetapkan bahwa pengumpulan dana wajib disetorkan langsung kepada Rina Salviana selaku Bendahara Panitia. Batas akhir penerimaan dana ditetapkan pada:

Hari / Tanggal: Sabtu, 30 Mei 2026

Bagi para alumni yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut, informasi resmi, atau konfirmasi kehadiran, dapat langsung menghubungi kontak panitia di bawah ini:

Bpk Mhd Yusuf Vokal (Penasehat / Pembina): WhatsApp [0822-7774-1509]

Rina Salviana (Bendahara Panitia): WhatsApp [0821-7733-8683]

Melalui pelaksanaan yang lebih awal ini, panitia berharap seluruh rangkaian acara dapat berlangsung khidmat, meriah, dan tetap menjaga kenyamanan ekosisyem akdemik di sekolah yahdi helvetia.

Redaksi

PESAWARAN, corongrakyat – Masyarakat adat Pitung Tiyuh, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, mendesak Badan Pertanahan Nasional untuk segera memproses pembuatan sertifikat yang diajukan oleh masyarakat adat Pitung Tiyuh bersama warga Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan.

Desakan tersebut disampaikan menyusul lambannya proses administrasi pertanahan yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang telah lama dikelola masyarakat adat dan warga setempat. Bahkan, masyarakat mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran ke kantor BPN Pesawaran apabila pengajuan sertifikat tanah tanjung kemala tidak segera diproses.

Hal itu disampaikan oleh Yusuf Indra Gelar Paksi Pemimpin kepada sejumlah awak media,Senin (25/5/2026), usai mendatangi kantor BPN Pesawaran untuk menyerahkan kekurangan berkas persyaratan pembuatan sertifikat tanah bekas adat buay nyurang.

“Kami datang secara resmi membawa kekurangan dokumen dan persyaratan pembuatan sertifikat yang diminta. Masyarakat adat hanya meminta hak mereka diakui dan diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar Yusuf Indra.

Menurutnya, masyarakat adat Pitung Tuyuh telah lama menunggu kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Ia menilai BPN Pesawaran harus bekerja profesional dan tidak berlarut-larut dalam menangani pengajuan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan. Jika semua persyaratan sudah lengkap, maka tidak ada alasan untuk menunda proses pembuatan sertifikat bekas tanah adat tanjung kemala . Kami meminta BPN serius menyikapi persoalan ini,” tegasnya.

Yusuf Indra juga menegaskan bahwa masyarakat adat akan terus mengawal proses tersebut hingga selesai. Apabila tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, masyarakat siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Kami masih menempuh jalur baik-baik dan menghormati prosedur. Tapi jika tidak ada kepastian, masyarakat adat Pitung Tuyuh siap melakukan aksi besar-besaran di kantor BPN Pesawaran,” tambahnya.

Sementara itu, pendamping masyarakat adat, Safrudin Tanjung, meminta agar BPN Pesawaran tidak menutup mata terhadap hak-hak masyarakat adat dan warga Desa Taman Sari.

“Kami berharap BPN segera bertindak dan tidak memperlambat proses yang menjadi hak masyarakat. Persoalan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut hak hidup dan kepastian hukum masyarakat adat,” kata Safrudin.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendampingi masyarakat hingga seluruh proses penerbitan sertifikat selesai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami ingin penyelesaian dilakukan secara damai dan profesional. Namun jika aspirasi masyarakat tidak direspons, maka aksi damai menjadi langkah yang akan ditempuh masyarakat adat,” pungkasnya.

(Feri)

LABUDEL,corongrakyat.my.id – Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan kembali membuahkan hasil. Personel Unit Reskrim Polsek Kampung Rakyat, Polres Labuhanbatu Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dan mengamankan seorang pria berinisial ZWI alias Yudi (23), Jumat malam (22/5/2026) di Desa Perkebunan Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa satu plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,01 gram serta satu unit handphone merek Oppo A5i.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K. melalui Kapolsek Kampung Rakyat AKP Muhammad Ilham Lubis, S.H. Sabtu (24/5/2026) di Polsek Kampung Rakyat menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya dugaan peredaran narkoba di Desa Perkebunan Perlabian.

“Begitu menerima informasi dari masyarakat, kami langsung memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim untuk melakukan penyelidikan dan penindakan di lokasi yang dimaksud,” ujar AKP Muhammad Ilham Lubis.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Kampung Rakyat IPDA Riswaldi Nainggolan S.H. bersama tim opsnal bergerak menuju lokasi sekitar pukul 19.00 WIB dan melakukan pengintaian di sekitar area yang dicurigai sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

Saat pengintaian dilakukan, petugas mendapati seorang pria berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan. Tim kemudian langsung mengamankan tersangka dan melakukan penggeledahan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan satu plastik klip berisi sabu yang disimpan tersangka.

Dalam interogasi awal, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang bernama SPI, warga Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap nama yang disebutkan, namun yang bersangkutan belum berhasil ditemukan.

Kapolsek Kampung Rakyat menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari keberanian masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan berani melapor. Peredaran narkoba adalah ancaman serius bagi generasi muda dan keamanan lingkungan. Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku narkotika di wilayah hukum Polsek Kampung Rakyat,” tegasnya.

Kapolsek juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ragu-ragu menghubungi Call Center 110 Polres Labuhanbatu Selatan apabila mengetahui ataupun mengalami tindak pidana kejahatan.

Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Kampung Rakyat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan ke Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan.

(Irpan Has)

corongrakyat.my.id

Padang Lawas Utara, Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) pada Senin, 11 Mei 2026.

Kedatangannya disambut langsung oleh Wakil Bupati Paluta, H. Basri Harahap dan

Dalam pertemuan itu, Pemkab juga memaparkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paluta, serta membahas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan rekomendasi-rekomendasi ke GTRA Provinsi.

Penrad Siagian, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Tindak Lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, menjelaskan bahwa dirinya sudah beberapa kali berkunjung ke Paluta, termasuk ke Desa Ujung Gading Julu.

Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait revisi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

“Tujuan saya datang ke sini untuk memastikan karena di legislatif akan dilakukan revisi undang-undang terkait tata ruang. Saya ingin mendapatkan masukan hal-hal apa yang selama ini menjadi penghambat dalam proses penataan ruang di daerah, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan dan masyarakat,” ujar Penrad.

Ia memaparkan, dalam revisi yang sedang dikerjakan oleh tingkat legislatif, ada 27 pasal yang akan diubah, 8 pasal dihapus, dan 2 pasal ditambahkan.

Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:

1. Kewenangan Pusat dan Daerah: Selama ini sering terjadi tumpang tindih antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Revisi ini diharapkan dapat menyelaraskan kewenangan tersebut.
2. Partisipasi Masyarakat Adat: Dalam UU lama, komunitas masyarakat adat belum terakomodir dengan baik. Penrad menekankan pentingnya ruang bagi masyarakat adat dalam perencanaan tata ruang ke depan, terlebih isu masyarakat adat juga sedang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
3. Fungsi Kawasan: Banyak kasus yang masuk ke BAP DPD RI disebabkan perbedaan fungsi kawasan yang ditetapkan pusat, provinsi, dan daerah. Poin ini pun telah masuk dalam draft pasal-pasal yang akan diubah.

Selain membahas revisi UU, Penrad Siagian juga mendorong fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan pelbagai konflik agraria sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2023 di Kabupaten Paluta, termasuk di Desa Ujung Gading Julu.

“Saya sudah baca dan lihat rekomendasi-rekomendasi dari forum ini. Saya harap nanti diserahkan kepada saya agar kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait teknik penyelesaian kasus-kasus tersebut. GTRA menjadi satu forum penting dalam konteks penyelesaian sengketa konflik agraria,” tegasnya.

Lebih lanjut, Penrad menyoroti persoalan mendesak yaitu inventarisasi desa-desa yang berada di atas kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan catatan DPD RI, hampir 60% jumlah desa di Indonesia masuk dalam kategori tersebut.

“Dari perspektif Kementerian Desa, selama desa berada di kawasan hutan dan HGU, maka Dana Desa tidak bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur di dalamnya. Yang dirugikan adalah masyarakat karena sangat butuh infrastruktur sampai ke kebun dan perladangan,” jelasnya.

Ia mengusulkan agar Pemkab Paluta memasukkan program inventarisasi desa di atas kawasan hutan dan HGU ke dalam kerja-kerja GTRA.

Menurutnya, perlu kerja keras bersama, termasuk pembuatan tapal batas desa permanen yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, dari Pemkab hingga Kementerian Dalam Negeri.

“Saya harap ini menjadi catatan kita. Pemerintah pusat mendorong pelepasan desa-desa dari kawasan hutan dan HGU. Ini penting bagi masyarakat agar kepastian hukum atas tanah dan fasilitas umum desa lebih terjamin, dan tidak mudah dicaplok oleh pihak korporasi maupun perseorangan di kemudian hari,” pungkas Penrad Siagian.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Desa Ujung Gading Julu, Parubahan Hasibuan, dan Ketua Gabungan Kelompok Perjuangan Tani Sejahtera (Gakoptas) Ujung Gading Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kepala desa meminta rekomendasi GTRA untuk menyelesaikan konflik masyarakat dengan PT Wonorejo dan PT Torganda. Namun sebelum masyarakat menyampaikan hal itu, Wakil Bupati lebih dahulu meminta kepada GTRA untuk memasukkan kasus tersebut guna diselesaikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, menyampaikan upaya memperkuat pengawasan pelaksanaan penataan ruang serta mendukung pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah.

Kunker ke Paluta, Penrad Siagian Desak Inventarisasi Desa di Atas HGU dan Kawasan HutanPadang Lawas Utara, sumutbrantas.id – Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) pada Senin, 11 Mei 2026.Kedatangannya disambut langsung oleh Wakil Bupati Paluta, H. Basri Harahap dan jajarannya.Dalam pertemuan itu, Pemkab juga memaparkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paluta, serta membahas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan rekomendasi-rekomendasi ke GTRA Provinsi.Penrad Siagian, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Tindak Lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, menjelaskan bahwa dirinya sudah beberapa kali berkunjung ke Paluta, termasuk ke Desa Ujung Gading Julu. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait revisi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.”Tujuan saya datang ke sini untuk memastikan karena di legislatif akan dilakukan revisi undang-undang terkait tata ruang. Saya ingin mendapatkan masukan hal-hal apa yang selama ini menjadi penghambat dalam proses penataan ruang di daerah, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan dan masyarakat,” ujar Penrad.Ia memaparkan, dalam revisi yang sedang dikerjakan oleh tingkat legislatif, ada 27 pasal yang akan diubah, 8 pasal dihapus, dan 2 pasal ditambahkan. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:1. Kewenangan Pusat dan Daerah: Selama ini sering terjadi tumpang tindih antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Revisi ini diharapkan dapat menyelaraskan kewenangan tersebut.2. Partisipasi Masyarakat Adat: Dalam UU lama, komunitas masyarakat adat belum terakomodir dengan baik. Penrad menekankan pentingnya ruang bagi masyarakat adat dalam perencanaan tata ruang ke depan, terlebih isu masyarakat adat juga sedang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).3. Fungsi Kawasan: Banyak kasus yang masuk ke BAP DPD RI disebabkan perbedaan fungsi kawasan yang ditetapkan pusat, provinsi, dan daerah. Poin ini pun telah masuk dalam draft pasal-pasal yang akan diubah.Selain membahas revisi UU, Penrad Siagian juga mendorong fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan pelbagai konflik agraria sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2023 di Kabupaten Paluta, termasuk di Desa Ujung Gading Julu. “Saya sudah baca dan lihat rekomendasi-rekomendasi dari forum ini. Saya harap nanti diserahkan kepada saya agar kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait teknik penyelesaian kasus-kasus tersebut. GTRA menjadi satu forum penting dalam konteks penyelesaian sengketa konflik agraria,” tegasnya.Lebih lanjut, Penrad menyoroti persoalan mendesak yaitu inventarisasi desa-desa yang berada di atas kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan catatan DPD RI, hampir 60% jumlah desa di Indonesia masuk dalam kategori tersebut.”Dari perspektif Kementerian Desa, selama desa berada di kawasan hutan dan HGU, maka Dana Desa tidak bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur di dalamnya. Yang dirugikan adalah masyarakat karena sangat butuh infrastruktur sampai ke kebun dan perladangan,” jelasnya.Ia mengusulkan agar Pemkab Paluta memasukkan program inventarisasi desa di atas kawasan hutan dan HGU ke dalam kerja-kerja GTRA. Menurutnya, perlu kerja keras bersama, termasuk pembuatan tapal batas desa permanen yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, dari Pemkab hingga Kementerian Dalam Negeri.”Saya harap ini menjadi catatan kita. Pemerintah pusat mendorong pelepasan desa-desa dari kawasan hutan dan HGU. Ini penting bagi masyarakat agar kepastian hukum atas tanah dan fasilitas umum desa lebih terjamin, dan tidak mudah dicaplok oleh pihak korporasi maupun perseorangan di kemudian hari,” pungkas Penrad Siagian.Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Desa Ujung Gading Julu, Parubahan Hasibuan, dan Ketua Gabungan Kelompok Perjuangan Tani Sejahtera (Gakoptas) Ujung Gading Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepala desa meminta rekomendasi GTRA untuk menyelesaikan konflik masyarakat dengan PT Wonorejo dan PT Torganda. Namun sebelum masyarakat menyampaikan hal itu, Wakil Bupati lebih dahulu meminta kepada GTRA untuk memasukkan kasus tersebut guna diselesaikan.Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, menyampaikan upaya memperkuat pengawasan pelaksanaan penataan ruang serta mendukung pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah.Selain itu, Wakil Bupati juga berharap seluruh pihak terkait dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan, sehingga program reforma agraria dan penataan ruang dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.[B.Panjaitan]

SIMALUNGUN, corongrakyat.my.id – Semangat kebersamaan antara institusi Polri dan masyarakat petani kembali ditunjukkan secara nyata oleh jajaran Polsek Tanah Jawa, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara. Personel Polsek Tanah Jawa turun langsung ke ladang untuk ikut serta dalam kegiatan korve mendukung Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanah Jawa KOMPOL Banuara Manurung, S.H., sebagai wujud nyata Polri yang hadir, humanis, dan berintegritas di tengah kehidupan masyarakat.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Jumat, 15 Mei 2026, sekira pukul 14.44 WIB, menjelaskan bahwa keterlibatan personel Polsek Tanah Jawa dalam kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari bentuk nyata kehadiran Polri untuk masyarakat, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Kegiatan korve dalam rangka Panen Raya Jagung Serentak ini adalah cerminan Polri yang tidak hanya hadir dalam urusan keamanan, tetapi juga peduli dan berdampingan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk para petani di wilayah Tanah Jawa,” ujar AKP Verry Purba kepada awak media.

Kegiatan korve tersebut dilaksanakan pada Jumat, 15 Mei 2026, mulai pukul 08.00 WIB, bertempat di perladangan milik Pak Siallagan, Nagori Muara Mulia, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Cuaca cerah pada pagi hari turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dengan aman dan kondusif.

Sebelum kegiatan korve dimulai, Kapolsek Tanah Jawa KOMPOL Banuara Manurung, S.H., terlebih dahulu memimpin apel persiapan dan memberikan arahan langsung kepada seluruh personel yang terlibat. Dalam arahannya, KOMPOL Banuara Manurung menyampaikan apresiasi sekaligus menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab.

“Terima kasih kepada seluruh personel yang telah hadir dalam apel persiapan korve dalam rangka Panen Raya Jagung Kuartal II ini. Kehadiran kita di sini adalah bentuk nyata pengabdian kita kepada masyarakat,” ucap KOMPOL Banuara Manurung di hadapan seluruh personel.

Lebih lanjut, Kapolsek Tanah Jawa juga menegaskan bahwa setiap personel yang terlibat dalam kegiatan ini harus melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab. Tidak hanya itu, KOMPOL Banuara Manurung juga mengingatkan seluruh personel agar hadir tepat waktu di Polsek Tanah Jawa pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, serta memastikan setiap anggota memahami dengan baik tugas dan perannya masing-masing.

“Agar pada pelaksanaan korve ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh personel harus hadir tepat waktu dan memahami tugas yang akan dilaksanakan. Ini bukan sekadar rutinitas, ini adalah wujud pengabdian kita kepada masyarakat dan bangsa,” ungkap KOMPOL Banuara Manurung.

AKP Verry Purba menambahkan bahwa keikutsertaan Polri dalam kegiatan panen raya jagung serentak ini juga merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat. Dengan terjunnya personel kepolisian langsung ke ladang bersama masyarakat petani, diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun kepercayaan yang semakin kuat antara institusi Polri dan masyarakat di akar rumput.

“Polri bukan hanya hadir saat ada masalah. Polri hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan panen raya seperti ini. Inilah wajah Polri yang humanis dan berintegritas,” pungkas AKP Verry Purba.

Hingga berita ini diturunkan, kegiatan korve Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa masih berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif di bawah cuaca yang cerah.

(EB)