MANDAILING NATAL,corongrakyat.my.id – Rabu,15 Juli 2026
Sinunukan, Tokoh pemuda Mandailing Natal, M. Faisar Hasibuan, yang juga merupakan kader Partai Golkar, angkat bicara terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi dari jembatan Merah menuju wilayah Pantai Barat Madina yang dinilai semakin memprihatinkan akibat tingginya aktivitas angkutan berat.
Menurut Faisar, terdapat sejumlah titik infrastruktur yang saat ini membutuhkan perhatian serius, di antaranya jln Provinsi Sumatera Utara mulai Jembatan Merah, Sopo Tinjak, Bulu Soma Pulo Padang, sepanjang ± 50 km, Ia menilai kondisi tersebut semakin berisiko apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah konkret oleh pemerintah bersama pihak perusahaan.
M. Faisar, Hasibuan menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, khususnya pabrik kelapa sawit (PMKS), juga harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan infrastruktur, Diperkirakan terdapat sekitar 10 PMKS yang menggunakan ruas jalan tersebut untuk aktivitas pengangkutan hasil produksi.
“Pengangkutan CPO menggunakan kendaraan dengan muatan yang diduga melebihi kapasitas jalan. Akibatnya, kondisi jalan dan jembatan semakin cepat mengalami kerusakan. Infrastruktur ini bukan hanya digunakan perusahaan, tetapi juga menjadi akses utama masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan agar segera mengambil tindakan tegas terhadap kendaraan angkutan yang membawa muatan melebihi batas tonase sesuai ketentuan.
Penegakan aturan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten demi menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memperpanjang usia infrastruktur.
Selain itu, M. Faisar. Hsb berharap Gubernur Sumatera Utara tidak hanya beralasan pada efisiensi anggaran, tetapi juga mengambil langkah strategis dengan memanggil pihak perusahaan perusahaan yang memanfaatkan ruas jalan tersebut untuk membahas tanggung jawab bersama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Apakah kondisi ini sudah disampaikan secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten MADINA kepada Gubernur Sumatera Utara? Masyarakat tentu berharap adanya komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar persoalan ini segera mendapat solusi,” katanya.
Sebagai penutup, Faisar menyampaikan agar pemerintah segera menertibkan seluruh angkutan yang melebihi batas tonase, terutama apabila perusahaan tidak memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan maupun perawatan jalan yang setiap hari mereka manfaatkan.
Ia menekankan bahwa solusi terbaik adalah membangun kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan melalui tanggung jawab bersama dalam menjaga infrastruktur.
Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, aktivitas ekonomi tetap lancar, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat lebih terjamin.
(MO).
About the Author
